(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
pa212.net - Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengakui ada kemungkinan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun menurutnya, jumlahnya tidak sampai 25 juta data pemilih ganda.
Hal tersebut menanggapi koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang mengklaim telah menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda.
"Kalau kemudian sampai ganda 25 juta, Insya Allah tidak," ujar Viryan di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).
Lihat juga: Koalisi Prabowo-Sandi Temukan 25 Juta Data Pemilih Ganda
Viryan mengatakan angka yang diperoleh kubu Prabowo itu berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam bentuk soft file sekitar pertengahan Juli 2018. Dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun dari 16 digit pada NIK, empat digit terakhir tidak disebutkan atau diganti tanda bintang. Penghapusan empat angka terkahir pada NIK ini permintaan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) karena terkait dengan privasi warga negara.
Kemudian, menurut Viryan, kubu Prabowo menganalisis data tersebut.
"Dengan 4 angka di belakang hilang, maka sejumlah NIK itu memang sama," kata Viryan.
KPU Akui Data Pemilih Ganda, Tapi Tak Sampai 25 JutaKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Viryan mengatakan setiap angka di belakang NIK itu sangat penting karena menjadi identitas spesifik seorang warga, dan sedianya angka tersebut memang tidak sama. Berbeda dengan angka yang ada di barisan depan di mana bisa beberapa orang memiliki angka yang sama.
"Perwakilan dari PKS sudah menyampaikan namun informasinya demikian. Analisisnya berdasarkan NIK tapi NIK-nya tidak 16 digit melainkan 12 digit. Tentu akan berbeda. Data kan itu penting. Satu angka saja berbeda, maka hasilnya akan berbeda." kata Viryan.
Viryan menyampaikan pihaknya sudah memberikan DPS kepada para pihak peserta pemilu pada Juli lalu. Dengan demikian, tidak ada lagi data terkait DPS yang akan diberikan kepada partai politik.
Lihat juga: PDIP Tuduh 25 Juta Data Pemilih Ganda Warisan Pemilu 2009
Sementara itu, kata Viryan, KPU akan menggelar rapat pleno terkait DPT tingkat nasional pada Rabu (5/9).
Hingga saat ini, Viryan mengatakan pemutakhiran data terus dilakukan. Berdasarkan datanya jumlah DPS 12 Juli 2018 terdapat 185.098.281 pemilih. Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan siang ini sebanyak 185.732.093 pemilih. Sementara, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 805 ribu.
Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengklaim koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU.
Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9).
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani meminta KPU agar memberikan data DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Rabu (5/9).
"Kami akan melakukan penyisiran," ucap Muzani.
Sumber Berita :
